Published On: Mon, Jan 11th, 2016

Urgensi Revisi UU ITE 2008

UU ITE 2008

Sepanjang perjalanannya, UU ITE 2008 penuh dengan kontroversi. Salah satu kasus yang sempat memunculkan tanda tanya besar adalah kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari. Berawal dari “curhatnya” di sosial media tentang pelayanan RS Omni Internaasional, Prita dipidanakan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Surat pembaca Prita yang dimuat di beberapa surat kabar nasional dinilai pihak RS Omni Internasional menyinggung dan mencemarkan nama baik. Aksi Prita tersebut dinilai sudah melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008.

Teguh Afriyani, Ketua Indonesia Cyber Law Community (ICLC) mengatakan bahwa memang ada sebuah urgensi yang mengharuskan adanya revisi UU ITE 2008 dari kalangan masyarakat terkait pasal 27 ayat 3. “Apabila dilihat secara makro, sebenarnya ada banyak celah untuk dilakukan revisi UU ITE 2008. Akan tetapi setelah melalui berbagai macam kesepakatan, akhirnya disetujui bahwa yang direvisi adalah pasal yang menyangkut pencemaran nama baik,” kata Teguh.

Mengapa hanya pasal itu saja yang direvisi? Teguh mengatakan bahwa dari semua isi UU ITE 2008, hanya pasal pencemaran nama baik sajalah yang sering disalahartikan oleh penegak hukum. “Walaupun sebenarnya kasus yang ada tidak hanya Prita saja,” ungkapnya. Teguh menjelaskan bahwa dari data LSM yang sering bersinggungan dengan kasus ini, setidaknya ada 138 kasus yang berhubungan dengan pasal 27 ayat 3.

Tidak hanya pasal 27 ayat 3 saja yang menjadi sorotan, pertanyaan terbesar dari semua itu adalah apakah UU ITE 2008 sudah mencakup semua cyber law yang ada di Indonesia? Teguh mengatakan, “Memang tidak bisa dimungkiri bahwa UU ITE 2008 adalah payung hukum pertama yang mengatur tentang cyber law di Indonesia.” Terkait dengan revisi pasal 27 ayat 3, Teguh secara pribadi mengatakan bahwa pencemaran nama baik bukan termasuk kriteria cyber crime. “Pencemaran nama baik adalah conventional crime di media elektronik,” kata Teguh.

Ia kemudian menambahkan, “Di konvensi Budapest tentang cyber crime, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan bahwa pencemaran nama baik adalah cyber crime.” Oleh karena itu, Teguh menjelaskan bahwa pasal tersebut mengundang banyak polemik. “Mungkin hanya di Indonesia yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik adalah bagian dari cyber crime,” paparnya.

Comments

comments

About the Author

Iqbal Ramadhan

- Have a strong passion in security and social studies, journalism and public speaking. Used to be a former student of UNPAD IR Studies. Married man and father of a son. Love his hometown, City of Flower.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>