Published On: Wed, Feb 3rd, 2016

Safe Harbour Ditolak Di Menit Terakhir

safe harbour

Inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah AS melalui kebijakan Safe Harbour akhirnya ditolak oleh Mahkamah Tinggi Uni Eropa. Alasannya adalah masyarakat Eropa menolak segala bentuk pengumpulan data ataupun surveillance yang dilakukan oleh agensi pemerintah seperti NSA. Sebagai gantinya, mahkamah tinggi menyodorkan kebijakan baru yang disebut dengan Privacy Shield. Mereka mengatakan bahwa kebijakan itu untuk mengakomodasi antara kepentingan masyarakat Eropa dan pemerintah AS.

Melalui kebijakan Safe Harbour, pemerintah AS dapat meminta data pengguna Google, Yahoo, Microsoft ataupun Facebook tanpa adanya izin terlebih dahulu. Hal ini tentu saja langsung ditolak oleh masyarakat Eropa yang menginginkan keamanan privasi mereka lebih terjaga. Dengan dikeluarkannya Privacy Shield sebagai pengganti Safe Harbour, maka pemerintah AS harus menaati segala bentuk regulasi privasi yang berlaku di seluruh negara Eropa. Pemerintah AS pun berjanji tidak akan melakukan kegiatan mata-mata.

Komisioner Mahkamah Tinggi UE, Vera Jourova mengatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk komitmen pemerintah Uni Eropa untuk melindungi privasi data masyarakatnya. “Melalui Privacy Shield, kami menjamin bahwa setiap data yang ada tidak disalahgunakan dan pemerintah AS telah menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan mata-mata,” kata Jourova. Ia menambahkan pula bahwa untuk menjaga integritas, setiap data yang “menyeberang” Samudra Atlantik akan diaudit oleh kedua belah pihak.

Privacy Shield mengatur juga aturan yang menyatakan bahwa setiap data yang diminta pemerintah AS harus melalui peraturan yang jelas serta memberikan keterangan yang pasti tentang seperti apa data itu akan digunakan. Di lain pihak, Andrus Ansip, VP dari Digital Single Market menyambut baik keberadaan Privacy Shield. Ia mengatakan bahwa kebijakan itu tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga bisnis skala kecil dan menengah.

“Bisnis skala kecil dan menengah memiliki perhatian seperti apa data itu akan digunakan. Dengan adanya aturan baru, mereka memiliki kepastian legal terkait niatan untuk membangun bisnis di AS,” kata Ansip. Ia melanjutkan, “Digital Single Market mendukung Privacy Shield dan tidak sabar untuk segera mengaplikasikannya.” Aturan tersebut akan segera berlaku di negara anggota Uni Eropa dan pada akhirnya pemerintah AS harus menyesuaikan aturan mereka dengan kebijakan Privacy Shield.

Comments

comments

About the Author

Iqbal Ramadhan

- Have a strong passion in security and social studies, journalism and public speaking. Used to be a former student of UNPAD IR Studies. Married man and father of a son. Love his hometown, City of Flower.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>